PUSATKARIER.COM - Perusahaan Korea Selatan LX International mengumumkan rencana investasi senilai Rp1,2 triliun di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliorang, Kalimantan Timur. Investasi ini digadang mampu memperluas serapan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Saat ini, kawasan transmigrasi Maloy telah menjadi lokasi aktivitas ekonomi yang melibatkan ribuan pekerja. Data Kementerian Transmigrasi mencatat, sebanyak 3.800 tenaga kerja telah terlibat dalam berbagai kegiatan di area tersebut.
Menteri Transmigrasi Iftitah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam aktivitas investasi. Ia menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kehadiran modal asing di Maloy.
“Alhamdulillah, dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliorang, 80 persen di antaranya merupakan masyarakat lokal. Inilah yang kita kehendaki, agar rakyat menjadi prioritas,” ujar Iftitah, dikutip dari laman Kementerian Transmigrasi, Selasa (30/9/2025).
Menurut Kementerian Transmigrasi, investasi besar yang dilakukan LX International tidak lepas dari potensi sumber daya alam di kawasan Maloy. Potensi itu meliputi perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan batu bara.
Selain LX International, terdapat pula rencana investasi lain yang turut menyentuh kawasan transmigrasi. Investor asal Malaysia berencana membangun bandara baru dengan memanfaatkan skema kerja sama Build Operate and Transfer (BOT).
“Selain LX, ada juga investor dari Malaysia yang berencana membangun bandara di kawasan ini melalui skema Build Operate and Transfer (BOT). Mereka meminta izin pemanfaatan 75 hektar lahan transmigrasi untuk pembangunan runway. Nantinya bandara ini akan diserahkan kepada negara,” ungkap Iftitah.
Kementerian Transmigrasi menyebut keberadaan bandara tersebut diproyeksikan dapat mendukung konektivitas kawasan Maloy. Dengan adanya akses transportasi udara, peluang masuknya investasi lain dinilai semakin terbuka.
Menteri Iftitah juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek investasi. Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan usaha tidak mengabaikan peran masyarakat setempat.
“Kita butuh investor, tapi jangan sampai rakyat kita ditinggalkan. Dunia usaha harus merangkul tenaga kerja lokal agar kesejahteraan mereka meningkat,” kata Iftitah.
Untuk memperlancar koordinasi, pemerintah tengah menyiapkan Project Facilitation Office (PFO). Fasilitas ini disebut akan mempermudah komunikasi antara investor dengan berbagai kementerian terkait.
PFO diharapkan bisa menghubungkan sektor usaha dengan instansi pemerintah, seperti Kementerian Investasi, ESDM, Kehutanan, hingga Perdagangan. Dengan begitu, proses penanaman modal dapat berjalan lebih efisien.
Selain itu, PFO juga akan berfungsi sebagai pusat pendampingan bagi investor. Kementerian menyatakan, keberadaan lembaga ini bisa mempercepat pengembangan proyek sekaligus menjaga kepentingan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menteri Iftitah menambahkan bahwa peran pemerintah adalah menjadi jembatan antara dunia usaha dengan rakyat. Ia mengingatkan agar setiap investasi yang masuk tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
“Kami sebagai regulator akan menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, kita butuh investasi untuk membangun ekonomi, tapi rakyat Indonesia tidak boleh terpinggirkan,” ucapnya.(*)
