(Foto:Kemdiktisaintek) 

Jakarta, PUSATKARIER.COM – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyusun peta kebutuhan tenaga kerja spesialis sektor perkebunan nasional di Jakarta, Selasa (21/10/2024).

Langkah kolaboratif ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan pendidikan tinggi dengan kebutuhan nyata industri agribisnis guna menekan angka ketidaksesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi di pasar kerja nasional saat ini.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menemui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, untuk membahas implementasi kebijakan Diktisaintek Berdampak melalui pendekatan kebijakan berbasis data atau data driven policy.

Penyusunan peta jalan tersebut fokus pada pengembangan kurikulum adaptif yang menjawab tantangan masa depan, khususnya pada bidang pekerjaan hijau (green jobs), teknologi digital pertanian, serta manufaktur perkebunan berkelanjutan.

Kedua kementerian kini mulai mengidentifikasi secara mendetail klasifikasi keahlian khusus yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional serta mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor primer.

Mendiktisaintek menjelaskan bahwa klasifikasi kebutuhan tenaga kerja ini akan disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini agar setiap lulusan memiliki relevansi kuat terhadap ekosistem industri yang sedang berkembang.

“Untuk Rencana pembangunan Indonesia, dan dari delapan asta cita, kita coba breakdown itu menjadi bidang-bidang apa yang akan dibutuhkan dan membutuhkan keahlian khusus. Dari Kemnaker juga mungkin ada prediksi tenaga kerja apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Brian, dikutip dari laman Kemdiktisaintek, Selasa (03/02/2026).

Pemerintah juga menyepakati penguatan sistem sertifikasi profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan kampus sebagai instrumen validasi keahlian teknis mahasiswa sebelum mereka terjun langsung ke dunia kerja.

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi fokus kerja sama antara Kemdiktisaintek dan Kemenaker dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional:

  • Pengembangan sistem prediksi tenaga kerja nasional (national workforce forecasting) berbasis data industri terkini.
  • Penyediaan basis data pendidikan tinggi yang terintegrasi secara langsung dengan kebutuhan pemberi kerja di berbagai sektor.
  • Penguatan peran Politeknik dan pendidikan vokasi sebagai pusat pencetakan tenaga kerja terampil di wilayah sentra perkebunan.
  • Pembentukan forum komunikasi antara rektor, pelaku industri, dan pemerintah guna menyelaraskan kurikulum pembelajaran secara berkala.

Program magang internasional bagi mahasiswa Indonesia menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan daya saing global, mencakup pelatihan bahasa, pembekalan budaya kerja, hingga jaminan kualitas karier pasca-magang.

Skema kerja sama magang global ini melibatkan kemitraan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, serta Australia guna mengadopsi standar profesionalisme yang berlaku pada pasar tenaga kerja internasional.

Reformasi kebijakan beasiswa nasional, termasuk optimalisasi dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kini berfokus pada pendanaan riset terapan yang berdampak langsung bagi efisiensi produksi dan penguatan ekonomi industri.

Pemerintah mendorong koordinasi intensif bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta asosiasi industri untuk memastikan tata kelola sertifikasi di perguruan tinggi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu.

Ketersediaan basis data yang valid memungkinkan perguruan tinggi merancang program studi baru yang lebih spesifik, terutama untuk mendukung hilirisasi komoditas perkebunan yang membutuhkan penguasaan teknologi tingkat tinggi.

Kemdiktisaintek saat ini memprioritaskan integrasi data lulusan dengan sistem informasi pasar kerja milik Kemenaker guna mempermudah proses rekrutmen dan pemantauan distribusi tenaga kerja ahli di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan pendanaan pendidikan ke depan akan bersandar pada skema investasi produktif, di mana riset dan inovasi dari kampus wajib memiliki kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah di lapangan.

Pertemuan lintas kementerian tersebut menghasilkan kesepakatan untuk segera membentuk wadah kolaborasi teknis yang bertugas mengawal transisi kurikulum agar lebih fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika industri perkebunan global.

Wadah kolaborasi tersebut nantinya bertugas menyinkronkan regulasi ketenagakerjaan dengan standar akademik sehingga tercipta ekosistem pendidikan tinggi yang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.(*)