PUSATKARIER.COM - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) A.K. Anshori Purwokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perekonomian Nasional di Aula A.K. Anshori Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu (4/10).
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan akademisi yang terlibat dalam penyusunan serta kajian kebijakan ekonomi. Diskusi tersebut berfokus pada upaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia.
Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prof. Dr. Jebul Suroso, memberikan sambutan mengenai pentingnya kebijakan ekonomi yang berakar pada nilai Pancasila. Ia menilai kebijakan tersebut perlu berpihak pada masyarakat kecil.
“Perekonomian nasional saat ini telah bergerak di jalur yang cukup baik dengan menghidupkan ekonomi mikro sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Harapannya, hal ini dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan selaras dengan program pemerintah yang tengah berjalan,” ujar Prof. Jebul, dikutip dari laman UMP, Sabtu (04/10/2025).
Diskusi utama menghadirkan Prof. Yudhie Haryono selaku penyusun naskah akademik RUU Perekonomian Nasional. Ia menyampaikan bahwa rancangan undang-undang ini dirancang lebih dari sekadar dokumen normatif.
“RUU Perekonomian Nasional ini diharapkan dapat dikoreksi dan disempurnakan bersama, agar cita-cita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan—bisa benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi bangsa,” kata Prof. Yudhie.
Sementara itu, Prof. Dr. Abdul Aziz dari Universitas Jenderal Soedirman mengulas sisi yuridis dari RUU tersebut. Ia menilai rancangan ini perlu memperjelas landasan hukum ekonomi kerakyatan agar memiliki kekuatan implementatif.
“RUU ini tidak boleh berhenti di tataran ideologis. Ia harus mampu menjadi landasan hukum yang melindungi pelaku ekonomi kecil, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam menata struktur ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan,” ungkap Prof. Aziz.
Dari perspektif pelaku usaha, Ketua Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) Mukit Hendrayatno menekankan pentingnya dukungan terhadap industri berbasis kearifan lokal. Sektor jamu dinilai mampu menopang perekonomian rakyat.
“Ekonomi Pancasila bukan hanya tentang kebijakan makro, tapi juga tentang bagaimana kita memberi ruang bagi ekonomi lokal tumbuh, seperti industri jamu dan produk herbal, yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat,” jelas Mukit.
Ketua Umum PC IMM A.K. Anshori Purwokerto, Zunifan Arif Nugroho, turut menyampaikan pandangan. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan gagasan ekonomi yang berpijak pada nilai keadilan sosial.
“IMM berkomitmen untuk terus mengambil peran strategis dalam menyuarakan gagasan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila,” ucap Zunifan.
Pada akhir sesi, forum menghasilkan kesepahaman bersama mengenai dukungan terhadap lahirnya Undang-Undang Perekonomian Nasional Kesejahteraan Sosial (UUPNKS). Dukungan tersebut diberikan selama selaras dengan prinsip Pancasila dan konstitusi.
Kesepakatan ini juga menekankan pentingnya memastikan adanya jaminan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam implementasi kebijakan negara. Forum menutup rangkaian diskusi dengan pernyataan kolektif para peserta.(*)
