BPK menggelar pembekalan pemeriksa untuk audit perdana PBB di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
PUSATKARIER.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) membekali 108 pemeriksa untuk menghadapi pemeriksaan perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Indonesia terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA).
Pembekalan berlangsung pada Kamis (15/10/2026) di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pemeriksaan tahun pertama setelah BPK menerima serah terima keanggotaan dari China National Audit Office (CNAO) pada 22 Juli 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peningkatan Pemahaman Organisasi PBB, Karakteristik dan Tantangannya”. Pembekalan ini menjadi bagian dari persiapan para pemeriksa sebelum menjalankan tugas audit terhadap organisasi internasional tersebut.
Tema pembekalan yang diselenggarakan BPK adalah “Peningkatan Pemahaman Organisasi PBB, Karakteristik dan Tantangannya”, dikutip dari laman BPK.
Sebanyak 108 peserta berasal dari Kelompok Keahlian Pemeriksa Organisasi Internasional BPK, termasuk Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional serta berbagai unit kerja di kantor pusat dan perwakilan BPK.
Dalam penugasan perdana ini, pemeriksa BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja Sekretariat PBB serta lima entitas United Nations Funds and Programmes. Kelima entitas tersebut meliputi UNOPS, UNRWA, UNEP, UN-Habitat, dan ITC.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyampaikan materi utama bertajuk “Memahami PBB dan Tantangan terkini”. Setelah itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaikan materi tentang penguatan pemahaman entitas sebagai kunci keberhasilan pemeriksaan PBB.
Dalam pembekalan tersebut, Arrmanatha Nasir menyampaikan materi “Memahami PBB dan Tantangan terkini”, dilanjutkan Budi Prijono dengan materi tentang penguatan pemahaman entitas untuk mendukung pemeriksaan PBB.
Arrmanatha menjelaskan bahwa terpilihnya BPK sebagai anggota UN BOA untuk pertama kalinya merupakan capaian lembaga sekaligus bagian dari diplomasi Indonesia. Keanggotaan tersebut membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam tata kelola PBB.
“Capaian ini membuka pintu Indonesia untuk membentuk tatakelola PBB dari dalam. Ini adalah kontributi Indonesia bagi credibility of the multilateral system,” ujar Arrmanatha.
Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan PBB tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi mencakup efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, terutama ketika organisasi tersebut menghadapi krisis likuiditas.
Selain itu, laporan UN BOA berperan dalam pembahasan di Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) serta Komite Kelima Majelis Umum PBB. Kedua forum tersebut membahas persoalan anggaran dan reformasi organisasi.
Sementara itu, Budi Prijono menekankan pentingnya pemahaman terhadap proses bisnis, keterkaitan antarentitas, hasil pemeriksaan sebelumnya, dan tindak lanjutnya. Pemeriksa juga perlu memahami karakteristik serta budaya organisasi, memperbarui pengetahuan tentang entitas, membangun koordinasi efektif, dan menjaga integritas serta profesionalisme.(*)
