PUSATKARIER.COM – Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia membahas penguatan dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui Rapat Koordinasi Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (4/8/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Pertemuan itu dihadiri pimpinan Badan Pusat Statistik, kepala organisasi perangkat daerah, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Banten.
Pada pembukaan rapat koordinasi, Andra Soni menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan lintas pemangku kepentingan agar pendataan mampu menggambarkan kondisi perekonomian daerah dan perkembangan aktivitas usaha secara menyeluruh.
“Sensus Ekonomi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha, potensi sektor-sektor ekonomi, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Andra, dikutip dari laman bantenprov.
Rapat koordinasi membahas penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap tahapan Sensus Ekonomi 2026, termasuk koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota dalam mendukung proses pendataan dunia usaha di berbagai wilayah.
Pemerintah Provinsi Banten menempatkan data ekonomi sebagai salah satu landasan penyusunan kebijakan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi, pengembangan usaha mikro kecil menengah, peningkatan produktivitas, dan perluasan kesempatan kerja.
Dalam pemaparannya, Andra Soni menjelaskan bahwa data yang lengkap dan akurat diperlukan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan investasi, penguatan usaha mikro kecil menengah, produktivitas, serta kesempatan kerja.
“Dengan data yang lengkap, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” katanya.
Selain membahas tahapan pendataan, rapat koordinasi juga menjadi forum penyamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten dapat berlangsung optimal pada setiap tahapannya.
Andra Soni menyampaikan bahwa rapat koordinasi diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sesuai rencana pendataan yang telah disusun bersama Badan Pusat Statistik.
“Kita dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS memandang sensus sebagai sarana memperoleh data dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sonny menjelaskan bahwa Provinsi Banten memiliki posisi penting sebagai ekonomi terbesar ketujuh nasional, penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, serta daerah dengan realisasi investasi terbesar keempat di Indonesia.
BPS juga menyampaikan bahwa capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga diperlukan percepatan pendataan melalui dukungan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dan kelurahan.
Dukungan itu terutama diperlukan untuk membuka akses pendataan di kawasan industri, perumahan elit, apartemen, pusat perbelanjaan, dan perusahaan besar yang belum memberikan respons dalam tahapan pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, pimpinan tinggi BPS RI, kepala BPS kabupaten dan kota se-Banten, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.(*)
