PUSATKARIER.COM – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas strategi peningkatan kualitas pekerja migran asal Jawa Barat. Pertemuan berlangsung di Kantor KemenP2MI, Jumat (3/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan keterampilan calon pekerja migran, terutama dari lulusan SMA dan SMK yang mendominasi angka pengangguran terbuka di Jawa Barat.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua amanat penting kepada KemenP2MI, yaitu melindungi pekerja migran dan meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di pasar global.
“Prioritas pertama adalah peningkatan vokasi, baik bahasa maupun keterampilan. Presiden menekankan lima bahasa penting, yakni Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Arab,” ujar Mukhtarudin, dikutip dari laman BP2MI., Selasa (07/10/2025).
Ia menambahkan, peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan menjadi kunci untuk memperluas akses tenaga kerja Indonesia ke sektor-sektor profesional di luar negeri. Upaya ini juga menjadi bagian dari dorongan pemerintah dalam menciptakan penempatan yang lebih berkualitas.
“Presiden menekankan pentingnya penempatan berkualitas, dari rekrutmen awal, saat bekerja, hingga perlindungan dan pemberdayaan setelah kembali. Untuk mendukung hal ini, program vokasi harus diperkuat lintas kementerian dan pemerintah daerah,” katanya.
Data KemenP2MI mencatat, sepanjang tahun 2025 terdapat 41.168 penempatan pekerja migran asal Jawa Barat. Sebagian besar masih berada di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga dengan tujuan utama Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang.
Dalam pertemuan itu, Mukhtarudin juga mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan fasilitas Migrant Center di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sebagai pusat pelatihan bahasa dan keterampilan bagi calon pekerja migran.
“Kita sudah memiliki Migrant Center di UPI Bandung, yang bisa menjadi contoh praktik baik. Ke depan, universitas lain di Jawa Barat diharapkan juga dapat mengembangkan hal serupa,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan pelatihan dan pendidikan vokasi ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan membuka peluang kerja baru bagi lulusan sekolah menengah.
“Pengangguran terbuka paling banyak berasal dari lulusan SMA dan SMK. Untuk mencegah hal ini, pemerintah bersama stakeholder perlu meningkatkan keterampilan, pendidikan, serta membuka peluang kerja di luar negeri sebagai solusi strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk melatih para siswa SMA dan SMK sejak dini melalui program pelatihan bahasa dan penguatan mental.
“Saya menyambut baik jika ada data titik-titik negara tujuan Pekerja Migran Indonesia terampil. Anak-anak SMA dan SMK yang lulus, saya siapkan sejak kelas 3 dengan pelatihan bahasa dan mental. Mereka akan dilatih dalam barak-barak mirip militer untuk membentuk disiplin, ketahanan jiwa, dan fisik. Metode ini sangat cocok untuk negara seperti Jepang yang menuntut kedisiplinan,” ungkap Dedi.
Dedi menilai, langkah pelatihan tersebut penting untuk memperbaiki citra pekerja migran Indonesia di luar negeri yang selama ini lekat dengan pekerjaan domestik.
“Kita ingin mengubah citra TKI Indonesia yang selama ini identik dengan ART. Padahal, kita punya banyak tenaga terampil: perawat, ahli otomotif, elektro, makanan, farmasi, dan bidang lainnya. Mereka bisa membawa nama baik bangsa di luar negeri,” katanya.
Pertemuan antara KemenP2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi pelindungan dan peningkatan keterampilan bagi calon pekerja migran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencetak tenaga kerja Indonesia yang profesional dan berdaya saing global.(*)
