PUSATKARIER.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai transformasi digital pemerintahan untuk memberikan kemudahan berusaha.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi fondasi kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menegaskan reformasi birokrasi diarahkan agar mampu mendukung iklim investasi dan perdagangan.
"Reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah merupakan agenda prioritas nasional, oleh karena itu Kementerian PAN-RB berperan memastikan agar birokrasi pemerintah menjadi enabler," ujar Rini, dikutip dari Detik.com, Kamis (21/8/2025).
Kerja sama ini memiliki tiga makna utama. Pertama, penyederhanaan prosedur, perbaikan regulasi, hingga digitalisasi layanan agar sejalan dengan kepentingan dunia usaha. Kedua, mendorong transformasi digital yang lebih inklusif dan efisien.
Selain itu, nota kesepahaman juga menghadirkan ruang dialog strategis berkelanjutan. Melalui forum komunikasi dua arah, pengambil kebijakan dan pelaku usaha dapat merespons tantangan era digital serta menangkap peluang yang tersedia.
Rini menambahkan bahwa dunia usaha adalah mitra penting dalam mewujudkan agenda ini. "Kolaborasi antara Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia menjadi wujud nyata semangat whole of government dan whole of society, bahwa pemerintah dan dunia usaha berjalan beriringan untuk mendukung agenda besar Presiden menuju Indonesia Maju," ungkapnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai kerja sama ini mendukung teknis dan administratif di KemenPAN-RB. Ia menyebut nota kesepahaman juga mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas layanan publik.
"Nota kesepahaman ini dilakukan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kementerian PAN-RB, kemudian memberikan masukan konstruktif agar kebijakan digital aplikatif di lapangan, serta mendorong transparansi efisiensi dan kualitas layanan publik yang relevan dengan kegiatan usaha," jelas Anindya.
Ia mencontohkan kontribusi Kadin Indonesia dalam program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan kelas UMKM dan penyediaan dapur gizi untuk program Makan Bergizi Gratis. "Ini murni karena kepercayaan dengan pemerintah, tapi juga karena manfaatnya dirasakan anak-anak, ibu menyusui, dan bahkan industrialisasi ketahanan pangan pun terjadi," tutupnya.(*)
